Hak-hak masyarakat pencari keadilan/para pihak diatur berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf c SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007, yaitu sebagai berikut :

HAK-HAK PENCARI KEADILAN DI PENGADILAN AGAMA

• Berhak memperoleh Bantuan Hukum;
• Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan;
• Berhak segera diadili oleh pengadilan;
• Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan;
• Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya;
• Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim;
• Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa/penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia;
• Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri;
• Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang;
• Bagi orang asing berhak menghubungi/berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan;
• Berhak menghubungi/menerima kunjungan dokter pribadinya dalam hal terdakwa ditahan;
• Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang;
• Berhak menghubungi/menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum;
• Berhak menghubungi/menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya;
• Berhak mengirim/menerima surat ke/dari Penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya;
• Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum;
• Berhak menghubungi/menerima kunjungan rohaniawan;
• Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya;
• Berhak segera menerima atau menolak putusan;
• Berhak minta banding atas putusan pengadilan dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat;
• Berhak untuk mencabut atas pernyataanya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang;
• Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang;
• Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP.

HAK-HAK PENCARI KEADILAN DALAM PROSES PERADILAN

• Meminta bantuan ahli hukum untuk jadi kuasa hukum;
• Suara, baik untuk menuntut atau untuk membela, bagi penggugat hak mengajukan gugat, replik, rereplik jika perlu dan bagi tergugat hak jawab, duplik dan reduplik jika perlu;
• Mengajukan alat-alat bukti;
• Mendengar pembacaan putusan atau melalui pemberitahuan;
• Upaya hukum baik verzet, banding, kasasi maupun PK.

HAK-HAK MASYARAKAT DI PENGADILAN AGAMA
Masyarakat berhak memperoleh informasi dari pengadilan, sebagaimana pasal 2 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, yang meliputi:

• Informasi tertentu mengenai perkara;
• Informasi tertentu mengenai kegiatan pengawasan internal terhadap hakim dan pegawai pengadilan;
• Informasi yang berkaitan dengan organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan pengadilan;
• Informasi mengenai jumlah serta tanda bukti pengeluaran atau penggunaan uang perkara bagi pihak-pihak yang berperkara;
• Informasi yang selama ini sudah diakses melalui publikasi pengadilan.

Penjelasan mengenai kriteria informasi-informasi ini diatur secara rinci dalam Bab IV dari surat keputusan tersebut di atas.

HAK-HAK PENCARI KEADILAN DI PENGADILAN AGAMA

Berhak memperoleh Bantuan Hukum;

Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan;

Berhak segera diadili oleh pengadilan;

Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan;

Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya;

Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim;

Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa/penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia;

Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri;

Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Bagi orang asing berhak menghubungi/berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan;

Berhak menghubungi/menerima kunjungan dokter pribadinya dalam hal terdakwa ditahan;

Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang;

Berhak menghubungi/menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum;

Berhak menghubungi/menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya;

Berhak mengirim/menerima surat ke/dari Penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya;

Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Berhak menghubungi/menerima kunjungan rohaniawan;

Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya;

Berhak segera menerima atau menolak putusan;

Berhak minta banding atas putusan pengadilan dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat;

Berhak untuk mencabut atas pernyataanya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang;

Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang;

Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP.

HAK-HAK PENCARI KEADILAN DALAM PROSES PERADILAN

Meminta bantuan ahli hukum untuk jadi kuasa hukum;

Suara, baik untuk menuntut atau untuk membela, bagi penggugat hak mengajukan gugat, replik, rereplik jika perlu dan bagi tergugat hak jawab, duplik dan reduplik jika perlu;

Mengajukan alat-alat bukti;

Mendengar pembacaan putusan atau melalui pemberitahuan;

Upaya hukum baik verzet, banding, kasasi maupun PK.

HAK-HAK MASYARAKAT DI PENGADILAN AGAMA
Masyarakat berhak memperoleh informasi dari pengadilan, sebagaimana pasal 2 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, yang meliputi:

Informasi tertentu mengenai perkara;

Informasi tertentu mengenai kegiatan pengawasan internal terhadap hakim dan pegawai pengadilan;

Informasi yang berkaitan dengan organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan pengadilan;

Informasi mengenai jumlah serta tanda bukti pengeluaran atau penggunaan uang perkara bagi pihak-pihak yang berperkara;

Informasi yang selama ini sudah diakses melalui publikasi pengadilan.

Penjelasan mengenai kriteria informasi-informasi ini diatur secara rinci dalam Bab IV dari surat keputusan tersebut di atas.